Hallonusantara.com || CIANJUR – Kabupaten Cianjur menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ABPEDNAS Tingkat Kabupaten Cianjur 2026 yang disebut sebagai jambore BPD pertama di Indonesia. Kegiatan bertema “Bangkit Semangat Membangun Sinergi Guna Mewujudkan Kelembagaan Pemerintahan Desa yang Sehat, Berwibawa, dan Berkualitas Menuju Cianjur Era Baru Istimewa” tersebut digelar pada 27–28 Juni 2026 di Bumi Perkemahan Sarongge Valley, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet.
Jambore diikuti anggota BPD se-Kabupaten Cianjur dan dibuka langsung oleh Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG., serta dihadiri jajaran pengurus DPP ABPEDNAS.
Bupati Cianjur, dr. Mohammad Wahyu Ferdian, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat di desa.
“Jambore ini merupakan yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Cianjur sekaligus yang pertama di Indonesia. Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kapasitas anggota BPD sehingga sinergi dengan pemerintah desa semakin baik dalam membangun desa masing-masing,” ujar Wahyu kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).
Menanggapi aspirasi mengenai peningkatan kesejahteraan anggota BPD, Wahyu menyatakan pemerintah daerah akan menampung seluruh masukan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Seluruh aspirasi akan kami tampung dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta skala prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Irfan Aghasar, S.H., M.H., mengapresiasi Kabupaten Cianjur yang menjadi pelopor penyelenggaraan jambore BPD pertama di Indonesia.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana peningkatan kompetensi anggota BPD melalui pendidikan, diskusi, dan berbagi pengalaman.
“Jambore ini menjadi ruang bagi anggota BPD untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi masyarakat. Konsep seperti ini akan kami dorong agar dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Irfan.
Ia menambahkan, keberadaan BPD yang memiliki kapasitas dan integritas akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
(Bet)
