Hallonusantara.com || Kabupaten Bekasi — Polemik dugaan kekerasan dalam Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, kian memanas. Insiden yang terjadi pada Senin (6/4/2026) memunculkan perbedaan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat.
Misnan, salah satu perangkat desa yang hadir dalam Musdes, membantah tudingan bahwa perangkat desa maupun mantan kepala desa berinisial JJ melakukan tindakan kekerasan di dalam forum.
Menurutnya, suasana rapat memang sempat memanas akibat perbedaan pendapat dalam pembahasan kriteria pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, ia menegaskan tidak melihat adanya aksi pemukulan di dalam ruangan Musdes.
“Memang sempat terjadi adu argumen, suasana memanas. Tapi setahu saya tidak ada pemukulan di dalam forum,” ujarnya.
Ia juga mengklarifikasi peran mantan kepala desa berinisial JJ yang sebelumnya disebut terlibat dalam insiden tersebut. Menurutnya, JJ justru berupaya meredam ketegangan.
“Yang saya lihat, beliau mencoba melerai dan menenangkan suasana agar tidak terjadi keributan,” jelasnya.
Meski demikian, Misnan mengaku tidak mengetahui secara pasti kejadian yang terjadi di luar ruangan setelah forum memanas.
“Kalau di luar forum, saya tidak tahu. Saya tidak melihat langsung apakah ada pemukulan atau tidak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pantai Sederhana, Harun Zain, mengakui bahwa insiden kericuhan memang terjadi dalam pelaksanaan Musdes tersebut. Ia menyayangkan peristiwa itu karena dinilai mencederai proses demokrasi di tingkat desa.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Musdes yang seharusnya menjadi ruang musyawarah justru diwarnai insiden yang mencederai demokrasi di tingkat desa,” ujarnya.
Namun demikian, Harun Zain juga menegaskan bahwa warga yang mengaku sebagai korban kekerasan bukan merupakan peserta resmi yang diundang dalam Musdes.
“Perlu kami tegaskan, yang bersangkutan bukan bagian dari undangan resmi peserta Musdes,” tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak mengaku menjadi korban dugaan kekerasan dalam forum tersebut dan telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian, disertai bukti visum.
Pihak kepolisian pun membenarkan adanya laporan tersebut dan menyatakan kasus masih dalam proses penanganan.
Perbedaan keterangan antara pihak pelapor, perangkat desa, dan pemerintah desa kini menjadi sorotan publik. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengusut secara objektif guna mengungkap fakta sebenarnya di balik insiden tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, proses penyelidikan masih berlangsung dan belum ada kesimpulan resmi dari pihak berwenang
