Hallonusantara.com | Bogor — Dugaan praktik tidak wajar di salah satu lembaga rehabilitasi di wilayah Bogor mencuat ke publik setelah sejumlah ulasan negatif dari masyarakat beredar luas di media sosial. Informasi tersebut memicu kekhawatiran terkait standar pelayanan serta aspek legalitas lembaga yang bersangkutan.
Berdasarkan tangkapan layar yang viral, beberapa pengguna mengungkapkan kekecewaan terhadap pelayanan yang dinilai tidak profesional dan tidak sesuai dengan standar rehabilitasi yang semestinya. Bahkan, muncul indikasi adanya penyimpangan serius dalam operasional lembaga tersebut.
Jumat (3/4/2026)
Salah satu ulasan menyebutkan bahwa lokasi rehabilitasi tersebut tidak memiliki identitas atau papan nama yang jelas. Selain itu, terdapat dugaan pungutan biaya hingga jutaan rupiah yang dinilai tidak transparan dan tidak disertai penjelasan yang memadai kepada keluarga pasien.
Lebih jauh, narasi yang berkembang juga menyinggung lemahnya sistem pengawasan, sehingga tempat tersebut diduga beroperasi tanpa kontrol ketat sebagaimana lembaga rehabilitasi resmi pada umumnya.
Sejumlah ulasan lain bahkan secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan layanan di tempat tersebut, dengan alasan pelayanan yang dianggap asal-asalan dan tidak memenuhi standar profesionalitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keselamatan serta proses pemulihan pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan medis dan psikologis secara optimal.
Situasi ini memicu reaksi luas dari masyarakat. Berbagai pihak mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan tersebut.
Pasalnya, lembaga rehabilitasi memiliki peran strategis dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, setiap fasilitas wajib memenuhi standar ketat, baik dari sisi legalitas, kompetensi tenaga medis, maupun sistem pengawasan.
Seorang pengamat sosial menilai, apabila dugaan ini terbukti benar, maka hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk kelalaian serius yang dapat membahayakan keselamatan pasien.
“Rehabilitasi bukan sekadar tempat layanan, tetapi menyangkut pemulihan mental, keselamatan, dan masa depan seseorang,” ujarnya.
Selain itu, transparansi biaya dan kejelasan izin operasional menjadi sorotan utama. Publik mempertanyakan apakah lembaga tersebut telah mengantongi izin resmi, memiliki tenaga ahli bersertifikasi, serta berada dalam pengawasan instansi terkait. Jika tidak, maka keberadaannya patut diduga sebagai praktik ilegal yang harus segera ditindak.
Salah satu lembaga yang turut disebut dalam sorotan publik adalah Kayva Kasih, yang diduga memiliki sejumlah permasalahan sebagaimana yang beredar dalam ulasan masyarakat. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi resmi dari pihak pengelola.
Masyarakat kini mendesak agar dilakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan kondisi riil di lapangan serta menegakkan standar yang berlaku.
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh fasilitas rehabilitasi, khususnya di wilayah Bogor. Jangan sampai tempat yang seharusnya menjadi ruang pemulihan justru berubah menjadi potensi penyimpangan.
Publik pun menantikan langkah tegas dari BNN dan aparat penegak hukum guna menjawab keresahan masyarakat serta memastikan setiap lembaga rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya—sebagai tempat penyembuhan, bukan sebaliknya.
[ Timred ]
