Hallonusantara.com || Cianjur — Gelombang kritik keras terhadap demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Cianjur mencuat dalam forum diskusi pemuda dan mahasiswa bertema “Memperkuat Demokrasi Lokal Menyongsong Cianjur Istimewa dan Berkeadilan”. Forum ini berubah menjadi ruang evaluasi tajam terhadap kebijakan pendidikan, transparansi pemerintah daerah, hingga dugaan intervensi politik dalam program pemerintahan.
Diskusi yang digelar di Warung Teteh Gadog, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Sabtu (16/5/2026) ini diinisiasi Aliansi Pemuda Mahasiswa Cianjur Demokrasi (APMC) dan dihadiri berbagai organisasi pemuda seperti Ikatan Mahasiswa Siliwangi AMS, Jaringan Intelektual Muda Cianjur, Insan Merdeka Institute, Poros Muda, serta Rumah Bintang Kebangsaan Cianjur (RUBIK).
Forum tersebut juga menghadirkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga pengawas pemilu. Namun alih-alih sekadar dialog formal, diskusi justru menjadi arena kritik terbuka terhadap berbagai persoalan serius yang disebut menggerogoti kualitas demokrasi di Cianjur.
Pemda Cianjur: Kritik Mahasiswa Dianggap Bagian dari Demokrasi
Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dari Baperida, Ade Ahmad Jaelani, menyatakan diskusi mahasiswa dan pelajar merupakan bagian penting dari dinamika demokrasi lokal.
Menurutnya, forum seperti ini dapat menjadi ruang pertukaran gagasan antara generasi muda dan pemerintah daerah.
“Acara seperti ini bagus karena mahasiswa dan pelajar menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan Cianjur. Dengan diskusi seperti ini mereka mengetahui program pemerintah sekaligus bisa menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang ada,” ujarnya.
Ade menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup ruang kritik selama disampaikan dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
“Masukan dari mahasiswa sangat penting. Sepanjang kritik disampaikan secara konstruktif dan sesuai aturan, tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” katanya.
Dugaan KKN Pendidikan Cianjur Diungkap Mahasiswa
Sorotan paling keras datang dari Isma Maulana Ihsan, konsorsium APMC Cianjur. Ia menilai kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur sedang menghadapi persoalan serius, mulai dari dugaan praktik KKN hingga kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada pelajar.
Ia bahkan menyebut pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kalau kami memberi nilai pendidikan di Cianjur itu A minus. A untuk keburukan, minus untuk kebaikan. Artinya masih banyak masalah yang harus dibenahi,” katanya.
Isma menyebut salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan cashback dalam pengadaan buku melalui dana BOS, yang diduga membuat kualitas buku di sekolah menurun karena pengadaannya diarahkan kepada pihak tertentu.
“Ini bukan sekadar isu. Kami sudah melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Negeri Cianjur dan prosesnya disebut sudah masuk tahap penyidikan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti munculnya pungutan dalam kegiatan lomba pelajar seperti FLS3N, yang menurutnya tidak terjadi di sejumlah daerah lain.
“Dulu kami ikut lomba tidak ada pungutan. Sekarang di Cianjur ada pungutan. Di daerah lain tidak ada. Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.
Isu Perlindungan Politik Pejabat Pendidikan
Dalam diskusi tersebut, Isma juga menyinggung adanya dugaan perlindungan politik terhadap pejabat tertentu di lingkungan pendidikan, yang dinilai membuat pejabat yang dianggap tidak kompeten tetap bertahan di posisinya.
Menurutnya, kondisi ini berpotensi merusak sistem birokrasi yang seharusnya berbasis merit.
“Kalau memang ada pejabat yang tidak kompeten, Bupati harus berani melakukan evaluasi dan mengganti mereka. Tidak boleh ada pejabat yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.
Ia juga menilai keberanian kepala daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendidikan menjadi kunci penting untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Cianjur.
Demokrasi Lokal Cianjur Disorot, Dugaan Intervensi Politik Menguat
Sementara itu, Ryan Zainur Anwar, konsorsium APMC Cianjur, mengatakan diskusi ini sengaja digelar sebagai upaya menjaga keseimbangan demokrasi lokal di Kabupaten Cianjur.
Ia menyoroti berbagai isu yang berkembang di ruang publik, termasuk dugaan keterlibatan pihak di luar struktur pemerintahan dalam sejumlah program daerah.
“Banyak isu di media sosial tentang adanya peran pihak tertentu dalam program pemerintah daerah. Ini menjadi perhatian serius karena bisa mempengaruhi kualitas demokrasi,” ujarnya.
Menurut Ryan, jika benar ada pihak yang tidak memiliki kewenangan formal tetapi memiliki pengaruh dalam kebijakan daerah, maka hal itu berpotensi menciptakan demokrasi yang tidak sehat.
“Demokrasi harus berjalan sesuai aturan dan kewenangan yang jelas. Tidak boleh ada kekuasaan informal yang ikut menentukan kebijakan publik,” tegasnya.
Pelajar Ungkap Realitas Pendidikan Cianjur
Suara kritis juga datang dari kalangan pelajar. Muhammad Dafi Arfan, siswa kelas XI SMA Muhammadiyah Cipanas, menilai kondisi pendidikan di Cianjur masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait motivasi belajar dan akses pendidikan.
Menurutnya, banyak pelajar yang kehilangan semangat belajar karena kondisi ekonomi keluarga maupun minimnya motivasi.
“Banyak teman saya yang ke sekolah hanya sekadar datang. Bahkan ada yang tidak tahu tujuan sekolah untuk apa,” katanya.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya akses beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Banyak yang ingin kuliah, tapi ragu karena biaya. Beasiswa seharusnya lebih mudah diakses oleh siswa yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Menurut Dafi, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pendidikan, tidak hanya dari sisi sekolah tetapi juga dari kondisi ekonomi keluarga.
“Kalau kondisi keluarga belum stabil, anak juga sulit fokus belajar. Jadi pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat juga,” katanya.
Kritik Generasi Muda Menguat, Demokrasi Lokal Cianjur Diuji
Diskusi pemuda dan mahasiswa tersebut menunjukkan menguatnya kritik generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Cianjur.
Isu dugaan KKN pendidikan, transparansi kebijakan publik, akses pendidikan, hingga potensi intervensi politik menjadi sorotan utama dalam forum tersebut.
Para peserta berharap kritik yang disampaikan tidak berhenti pada forum diskusi semata, tetapi menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan menuju Cianjur yang benar-benar istimewa dan berkeadilan.
(Bet)
