Hallonusantara.com || Cianjur —Polemik proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di kawasan Gunung Gede–Pangrango kembali memanas. Ketidakhadiran Bupati Cianjur dalam forum audiensi yang digelar di Pendopo Kabupaten Cianjur memantik kritik keras dari kalangan masyarakat sipil.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prabhu Indonesia Jaya menilai absennya kepala daerah dalam dialog publik yang membahas proyek strategis tersebut sebagai sikap yang tidak sensitif terhadap keresahan warga.
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Cianjur, Riki Supiandi, mengatakan audiensi itu seharusnya menjadi ruang terbuka bagi pemerintah daerah untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Gede–Pangrango.
“Ini bukan sekadar persoalan jadwal. Ketika masyarakat datang membawa kekhawatiran soal dampak lingkungan, sosial, hingga risiko keselamatan, pemimpin daerah semestinya hadir dan mendengar. Ketidakhadiran Bupati menimbulkan kesan seolah pemerintah menjauh dari masalah,” kata Riki, Rabu, 13 Mei 2026.
Menurut dia, proyek panas bumi di kawasan tersebut bukan isu kecil. Lokasi yang berada di wilayah kaki gunung dinilai memiliki kerentanan geologis, sehingga setiap kebijakan pembangunan harus dibahas secara transparan dan melibatkan masyarakat.
Riki menegaskan, audiensi merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat secara langsung kepada pemerintah daerah.
“Forum seperti ini seharusnya menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Jika pemimpin daerah tidak hadir dalam pembahasan isu sebesar ini, wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap aspirasi warga,” ujarnya.
LSM Prabhu Indonesia Jaya juga menyoroti kekhawatiran sebagian warga terkait dampak lingkungan yang berpotensi muncul dari aktivitas eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di kawasan Gunung Gede–Pangrango.
Menurut Riki, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya memfasilitasi investasi, tetapi juga memastikan keselamatan dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi prioritas utama.
“Kami berharap pemerintah daerah tidak hanya melihat proyek ini dari sisi investasi dan energi, tetapi juga dari sisi keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan,” katanya.
Ia juga mengaku terkejut saat mendengar penjelasan dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Cianjur yang menyebut Bupati belum mengetahui secara rinci perkembangan proyek geothermal tersebut.
Padahal, kata Riki, isu itu telah lama bergulir dan telah memicu berbagai diskusi publik hingga aksi penyampaian aspirasi oleh warga.
“Proyek sebesar ini tentu berdampak luas. Karena itu, publik berharap pemerintah daerah memiliki informasi yang jelas dan dapat menjelaskan kepada masyarakat secara terbuka,” ujarnya.
Riki menegaskan, masyarakat tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut transparansi, keterbukaan informasi, dan jaminan keselamatan bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan proyek.
“Pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat. Dialog terbuka penting agar semua pihak memperoleh kepastian, baik terkait dampak lingkungan maupun keselamatan warga,” katanya.
(Bet)
