Hallonusantara.com || Cianjur – Kasus keracunan massal yang menimpa siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur membuat publik terhenyak. Alih-alih menyehatkan generasi muda, program unggulan Presiden Prabowo ini justru menimbulkan ancaman kesehatan serius. Mantan Wakil Bupati Cianjur, TB Mulyana Syahrudin, secara tegas menyebut program ini harus dievaluasi menyeluruh, bukan sekadar ditambal dengan instruksi setengah hati.
“Program ini seharusnya menjadi harapan, tapi faktanya justru jadi alarm bahaya. Jangan sampai Makan Bergizi Gratis berubah jadi Makan Berisiko Gratis. Bicara soal anak-anak, kita bicara soal masa depan bangsa. Kualitas dan higienitas tidak boleh main-main,” ujar TB Mulyana di Cianjur, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, insiden keracunan bukan sekadar kelalaian dapur penyaji, melainkan bukti adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan. Ia menegaskan, MBG tidak boleh dikelola dengan standar asal-asalan.
“Ini masalah nasional, bukan sekadar kasus dapur sekolah di Cianjur. Kalau sistemnya lemah, kalau pengawasan abai, program sehebat apa pun akan gagal total. Ini bukan insiden sepele, ini sinyal bahaya,” tegasnya.
Mulyana juga menyoroti instruksi Presiden Prabowo soal penutupan dapur tanpa sertifikat higienis. Ia menilai langkah itu baik, namun tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti pada perintah tanpa pengawasan nyata dan sanksi tegas.
“Kalau hanya instruksi tapi tidak ada aksi, itu cuma jadi formalitas. Nyawa anak-anak jangan dijadikan korban uji coba kebijakan. Negara tidak boleh absen dalam hal ini,” tandasnya.
Sebagai mantan Wakil Bupati, ia menegaskan akan terus bersuara lewat jalur politik untuk memastikan evaluasi serius dilakukan. “Kami punya tanggung jawab moral. Jangan sampai program sebesar ini hanya jadi pencitraan, tapi gagal di lapangan. Evaluasi harus total, bukan tambal sulam,” tegasnya.
Kasus di Cianjur ternyata bukan satu-satunya. Laporan serupa terjadi di sejumlah daerah Jawa Barat, memperkuat indikasi masalah struktural dalam pelaksanaan MBG. Jika tidak segera dibenahi, program yang digadang-gadang sebagai terobosan nasional ini berpotensi menjadi bumerang besar bagi pemerintah.
(Bet)
