Daerah

Pergerakan Tanah di Cibuntu Makin Meluas, Warga Desak Pemerintah Lakukan Penanganan Cepat

119
×

Pergerakan Tanah di Cibuntu Makin Meluas, Warga Desak Pemerintah Lakukan Penanganan Cepat

Sebarkan artikel ini

Hallonusantara.com || Cianjur – Pergerakan tanah yang berlangsung selama dua tahun terakhir di Kampung Cibuntu RT 01/01, Desa Cibanteng, Kecamatan Sukaresmi, kini mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hingga November 2025, pergeseran tanah semakin meluas dan menimbulkan kerusakan serius, sementara warga menilai belum ada langkah penanganan sigap dari pihak berwenang untuk mengantisipasi potensi longsor besar, Kamis (20/11/2025).

Sejumlah laporan warga menunjukkan keretakan permukaan tanah terus bertambah, menyebabkan satu rumah ambruk hingga sedalam empat meter dan badan jalan desa longsor sejauh enam meter. Kondisi ini memicu kecemasan luas, terutama karena hujan deras terus mengguyur wilayah tersebut.

Warga: “Jangan tunggu longsor besar terjadi baru ditangani”

Aceng Sobur, warga setempat, mengatakan pergerakan tanah mulai terlihat sejak dua tahun lalu, namun intensitasnya meningkat tajam sejak Oktober 2025.

“Keretakan awal muncul di sawah. Sekarang tanah terus bergerak setiap hari. Satu rumah sudah ambruk dan tebing jalan turun beberapa meter. Warga sangat khawatir, apalagi hujan turun setiap hari,” ujarnya.

Sebanyak 97 KK dengan total 72 rumah berada di zona rawan tersebut. Aceng menegaskan, warga hanya menunggu kepastian langkah dari pemerintah.

“Jangan sampai longsor besar terjadi dulu baru dicarikan solusi. Kami menunggu tindakan nyata dari pihak pemerintahan,” katanya.

Ia juga menyebut dampak pergerakan tanah mulai merambat ke wilayah Kampung Cihonje, Desa Kubang.

RT: Warga Siap Direlokasi Jika Kawasan Dinyatakan Tidak Layak Huni

Ketua RT 01/01, Endah Yusuf, membenarkan kondisi darurat tersebut. Ia mengatakan warga melakukan ronda siang dan malam untuk memantau pergerakan tanah yang terus terjadi.

“Kami setiap hari berjaga. Tanah bergerak terus, tidak berhenti. Warga sangat cemas. Kami menunggu penanganan dari pemerintahan, kecamatan, dan instansi terkait,” ujarnya.

Endah menegaskan warga siap direlokasi apabila pemerintah menetapkan kawasan tersebut tidak layak huni.

“Jika pemerintah memutuskan kawasan ini berbahaya dan harus kosong, warga siap direlokasi. Kami hanya menunggu keputusan resmi,” katanya.

Ia juga mengungkapkan kondisi lereng di belakang permukiman yang semakin kritis akibat penebangan liar di kawasan Perhutani.

“Bukit Cadas Gantung (Puncak Simun) sudah gundul karena banyak penggarap liar. Jika longsor besar terjadi, bisa menimbun kampung di bawahnya. Ada 97 KK dan 72 rumah terancam,” jelasnya.

Endah meminta pihak Perhutani menertibkan aktivitas penggarap di kawasan hutan tersebut.

Kadus: Luas Lahan Terdampak Capai 30 Hektare Lebih

Kepala Dusun 01, Jaelani, memperkirakan luas lahan terdampak sudah mencapai lebih dari 30 hektare, mayoritas berupa sawah milik petani dari wilayah Desa Kubang.

“Awalnya retakan kecil di pinggir jalan. Setiap hari makin besar. Sekarang sawah sudah tidak bisa digarap lagi. Tanahnya hancur,” katanya.

Ia mengakui sejumlah instansi, seperti BPBD dan Tagana, telah datang meninjau. Namun keputusan resmi mengenai kelayakan huni kawasan belum diterbitkan.

“Keputusannya belum ada. Apakah pemukiman atau tanah ini masih bisa dihuni atau tidak, kami belum tahu. Warga siap direlokasi kalau memang harus pindah,” tegas Jaelani.

Ia menambahkan BPBD telah menyalurkan bantuan logistik untuk beberapa rumah terdampak, tetapi berharap peninjauan lapangan dilakukan kembali dan bantuan diperluas.

Warga Nilai Penanganan dari Pemerintah Atas Belum Signifikan

Warga mengapresiasi langkah pemerintah desa yang aktif melakukan monitoring dan melaporkan kondisi ke kecamatan, kabupaten, hingga BPBD.

Namun hingga kini, warga menilai penanganan dari pemerintah tingkat atas belum memberikan langkah konkret untuk mitigasi maupun rencana relokasi.

“Kami berterima kasih kepada kepala desa yang selalu turun ke lokasi dan melaporkan ke pihak terkait. Tapi belum ada penanganan signifikan dari pemerintah atas terhadap kondisi kami,” ujar Ence seorang warga mewakili masyarakat Kampung Cibuntu.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses