Hallo Nusantara | Jakarta — Pemerintah mulai melakukan penataan ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengisyaratkan adanya evaluasi terhadap jumlah dapur yang beroperasi, penerima manfaat, hingga penggunaan anggaran agar program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan lembaganya akan memprioritaskan efisiensi anggaran tanpa mengubah tujuan utama program, yakni pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan intervensi.
Pernyataan itu disampaikan Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.
“Kami fokus pada efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan negara, tetapi target pemenuhan gizi masyarakat tetap tercapai,” kata Nanik seperti dikutip dari InfoPublik, Selasa, 9 Juni 2026.
Sebagai langkah awal, BGN memberlakukan moratorium sementara terhadap pengembangan dapur MBG baru. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengukur kebutuhan riil di lapangan sekaligus memastikan kapasitas dapur yang telah dibangun sejalan dengan jumlah penerima manfaat di setiap daerah.
Menurut Nanik, pemerintah tidak ingin terjadi ketimpangan antara kapasitas produksi makanan dan jumlah penerima layanan. Evaluasi itu akan menentukan apakah suatu dapur masih diperlukan, perlu diperluas, atau justru memiliki kapasitas berlebih.
Selain infrastruktur, BGN juga akan meninjau ulang data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan makanan bergizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, bukan sekadar memperbesar angka cakupan program.
“Kami akan memfokuskan program kepada anak-anak atau kelompok yang memang membutuhkan intervensi gizi. Karena itu perlu dilihat kembali apakah seluruh penerima saat ini masuk kategori prioritas atau perlu dilakukan penyesuaian,” ujar Nanik.
Penataan tersebut menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam pelaksanaan MBG. Jika selama ini perhatian lebih banyak diarahkan pada perluasan jangkauan layanan, tahun 2026 pemerintah mengklaim akan menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan program.
BGN berencana memeriksa seluruh dapur MBG yang telah beroperasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai standar operasional dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Evaluasi itu mencakup aspek keamanan pangan, kualitas menu, hingga tata kelola operasional dapur.
“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden bahwa fokus tahun ini bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas layanan yang diterima masyarakat,” kata Nanik.
Di tengah upaya efisiensi anggaran negara, pemerintah juga membuka peluang pendanaan alternatif untuk memperluas jangkauan program, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN akan menggandeng badan usaha milik negara, perusahaan swasta, serta mitra pembangunan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hibah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tengah melakukan konsolidasi besar terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi penerima manfaat, penataan dapur, dan pencarian sumber pendanaan baru menjadi strategi yang ditempuh agar program tetap berjalan tanpa membebani fiskal negara, sekaligus menjawab kritik mengenai efektivitas dan ketepatan sasaran pelaksanaannya.
(Bet)
