Hallo Nusantara || Cianjur – Keluhan masyarakat terkait kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Peuteuycondong 1, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, kembali mencuat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung di lokasi layanan pada Senin (15/6/2026).
Sejumlah warga yang diwakili elemen masyarakat menilai menu makanan yang disajikan belum memenuhi harapan penerima manfaat, baik dari sisi porsi maupun kualitas. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur pelayanan gizi tersebut.
Perwakilan peserta aksi, Ucu Sukandar, mengatakan berbagai keluhan telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu. Namun, menurutnya, masyarakat belum melihat adanya perubahan signifikan dalam pelaksanaan pelayanan.
“Keluhan mengenai kuantitas dan kualitas makanan sudah beberapa kali disampaikan. Masyarakat berharap ada perbaikan nyata terhadap pelayanan yang diberikan,” ujarnya kepada wartawan.
Selain meminta peningkatan kualitas layanan, massa juga menyampaikan tuntutan agar operasional dapur dievaluasi secara menyeluruh apabila tidak mampu memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Camat Cibeber Adrian Athoilah mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan layanan SPPG Peuteuycondong 1. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan, operasional dapur dinilai belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Pihak pengelola telah menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan, termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan,” kata Adrian.
Menurutnya, pemerintah kecamatan akan terus melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan yang dijanjikan pengelola. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian yang berulang, langkah administratif sesuai ketentuan dapat diterapkan.
Sementara itu, Kepala SPPG Peuteuycondong 1, Yoga Eriyanto, menyatakan pihaknya menghormati dan menerima masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan bahwa tuntutan perbaikan akan menjadi perhatian serius pengelola.
“Kami mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. Untuk perbaikan kualitas layanan, tentu akan kami evaluasi dan tindak lanjuti sesuai kewenangan yang ada,” ujar Yoga.
Terkait tuntutan penghentian operasional dapur, Yoga menjelaskan bahwa keputusan tersebut tidak dapat ditetapkan di tingkat pengelola lokal. Menurutnya, mekanisme pembekuan maupun penutupan harus melalui prosedur dan keputusan dari instansi yang berwenang.
“Selama belum ada keputusan resmi dari pihak yang berwenang, operasional dapur tetap berjalan untuk memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tidak terhenti,” katanya.
Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di lokasi berlangsung aman dan kondusif. Pemerintah kecamatan bersama pihak terkait akan terus memantau pelaksanaan perbaikan, sementara masyarakat menunggu realisasi komitmen yang telah disampaikan pengelola layanan gizi tersebut.
(Bet)
