Hallonusantara.com || Cianjur – Keberhasilan pengembangan energi panas bumi (geotermal) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, besarnya investasi, maupun kesiapan infrastruktur. Faktor yang paling mendasar justru terletak pada tingkat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap proyek yang dijalankan.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Damayanti Wardyaningrum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, saat menjelaskan pentingnya pendekatan ilmu sosial dalam mendukung keberhasilan pembangunan energi terbarukan di Indonesia, Rabu (1/7/2026).
Menurut Damayanti, Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia karena berada di jalur Ring of Fire, sehingga memiliki peluang besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan proyek geotermal tidak dapat diukur semata dari aspek teknis maupun ekonomi. Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan pemerintah dan pengembang membangun komunikasi yang terbuka, transparan, serta memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pengembangan.
“Pendekatan ilmu sosial memiliki peran yang sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa adanya penerimaan masyarakat, proyek yang secara teknis dinilai layak sekalipun berpotensi menghadapi hambatan di lapangan,” ujar Damayanti.
Ia menjelaskan, berdasarkan kajian sosial, terdapat tiga faktor utama yang kerap memicu penolakan masyarakat terhadap proyek geotermal. Pertama, masih minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai manfaat dan dampak nyata proyek. Kedua, munculnya kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian akibat perubahan fungsi lahan. Ketiga, kuatnya ikatan sosial, budaya, maupun sejarah masyarakat terhadap wilayah yang akan menjadi lokasi pengembangan.
Selain itu, persoalan ekonomi dan konflik penguasaan lahan juga masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi munculnya resistensi masyarakat terhadap berbagai proyek pembangunan berskala besar.
Karena itu, Damayanti menegaskan bahwa proses pembangunan seharusnya diawali dengan pemetaan kondisi sosial masyarakat secara komprehensif. Pemerintah bersama pengembang perlu membuka ruang dialog yang partisipatif, memahami kebutuhan masyarakat, serta menyusun skema pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap proyek yang dijalankan.
“Legitimasi sosial merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ketika masyarakat merasa didengar, dihargai, dilibatkan, dan memperoleh manfaat langsung dari proyek, maka tingkat kepercayaan akan meningkat dan potensi konflik dapat diminimalkan,” tegas Damayanti.
Ia menambahkan bahwa pembangunan energi terbarukan merupakan agenda strategis Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mewujudkan kemandirian energi. Namun, keberhasilan agenda tersebut tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknologi, melainkan harus diimbangi dengan strategi komunikasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.
Sebagai negara yang memiliki salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi pemimpin dalam pengembangan energi bersih. Meski demikian, keberhasilan proyek-proyek geotermal di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kepercayaan masyarakat sebagai mitra utama pembangunan.
(Bet)
