Hallonusantara.com || CIANJUR – Keberhasilan pengembangan energi panas bumi (geotermal) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknis dan investasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi secara sepihak, melainkan harus mampu membangun partisipasi aktif sehingga masyarakat menjadi mitra dalam setiap tahapan pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Damayanti Wardyaningrum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, dalam kajiannya mengenai strategi komunikasi sosial pada pengembangan proyek energi panas bumi, Rabu (1/7/2026).
Menurut Damayanti, pendekatan komunikasi yang selama ini lebih banyak bersifat informatif perlu ditransformasikan menjadi komunikasi yang partisipatif. Masyarakat tidak boleh diposisikan sebagai objek yang hanya menerima keputusan, tetapi harus diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek.
“Keberhasilan pembangunan energi terbarukan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dengan masyarakat. Sosialisasi harus mampu membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, dan menjadikan masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pihak yang terdampak,” ujar Damayanti.
Ia menjelaskan bahwa sosialisasi seharusnya dimulai sejak tahap awal perencanaan proyek. Pemerintah dan pengembang perlu menyampaikan informasi secara utuh mengenai manfaat energi panas bumi bagi ketahanan energi nasional, potensi dampak lingkungan dan sosial, serta langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan untuk mengurangi berbagai risiko yang mungkin muncul.
Damayanti menilai dialog yang terbuka dan survei kebutuhan masyarakat merupakan fondasi penting sebelum proyek dijalankan. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memahami aspirasi, kekhawatiran, serta kebutuhan riil masyarakat sehingga program pemberdayaan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah sekitar proyek.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat juga harus diwujudkan dalam bentuk manfaat yang nyata. Warga dapat diberdayakan sebagai tenaga kerja lokal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendukung rantai pasok proyek, maupun penerima manfaat pembangunan berbagai fasilitas publik seperti sekolah, jembatan, rumah sakit, sarana air bersih, hingga kawasan wisata yang mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, Damayanti menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta figur yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Kehadiran para pemimpin lokal dinilai mampu memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan publik, serta menjembatani dialog antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek geotermal tidak semata-mata diukur dari besarnya kapasitas energi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan proyek tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik sosial.
“Ketika masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang nyata, merasa didengar, dilibatkan, dan menjadi bagian dari proses pembangunan, maka dukungan terhadap proyek akan tumbuh secara alami. Itulah fondasi utama pembangunan energi yang berkelanjutan,” tegas Damayanti.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa transformasi menuju energi bersih di Indonesia harus berjalan seiring dengan penguatan komunikasi publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra pembangunan, proyek-proyek geotermal tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan, memperkokoh kohesi sosial, dan menciptakan pembangunan yang inklusif di berbagai daerah.
(Bet)
