Hallonusantara.com || Cianjur – Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam menentukan keberhasilan pengembangan energi panas bumi (geotermal) sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur dan pencapaian investasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah membangun kepercayaan publik, menjaga stabilitas sosial, serta meminimalkan potensi konflik di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Dr. Damayanti Wardyaningrum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, saat membahas pentingnya tata kelola pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Indonesia, Rabu (1/7/2026).
Menurut Damayanti, pemerintah daerah merupakan garda terdepan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga harus mampu menjalankan fungsi sebagai fasilitator sekaligus mediator yang menjembatani kepentingan pemerintah pusat, investor, dan masyarakat lokal.
“Pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan. Mereka harus menjadi jembatan komunikasi yang mampu membangun dialog, menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara adil, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Damayanti.
Ia menegaskan, seluruh tahapan pembangunan proyek geotermal harus dilakukan secara transparan sejak proses perencanaan. Informasi mengenai hasil kajian lingkungan, potensi dampak sosial dan ekonomi, manfaat proyek, hingga skema kompensasi bagi masyarakat harus disampaikan secara terbuka melalui konsultasi publik yang bermakna, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh sebelum proyek dilaksanakan.
Selain menjamin keterbukaan informasi, pemerintah daerah juga dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap potensi konflik sosial sejak dini. Langkah tersebut meliputi penyediaan kanal pengaduan yang cepat dan responsif, pembentukan tim penanganan konflik, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, instansi teknis, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan warga yang terdampak.
Damayanti menilai, pendekatan kolaboratif menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, potensi kesalahpahaman dan penolakan terhadap proyek dapat ditekan secara signifikan.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah dalam mengawal proyek geotermal dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu rendahnya tingkat konflik sosial, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, serta hadirnya manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah proyek.
Ia juga menekankan pentingnya pemerintah daerah menyampaikan perkembangan proyek secara berkala kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
“Pelaporan yang terbuka kepada masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik. Transparansi bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan fondasi untuk menjaga legitimasi sosial dan memastikan proyek strategis nasional berjalan secara berkelanjutan,” tegas Damayanti.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberhasilan pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu pilar transisi energi nasional tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi dan investasi. Faktor tata kelola pemerintahan yang baik, komunikasi publik yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan proyek yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi daerah maupun kepentingan nasional.
(Bet)
