HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Pemerintah mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjelang akhir 2026. Ketersediaan beras disebut aman, sementara kenaikan harga cabai akibat musim kemarau panjang masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas pangan.
Kepala Dinas Pangan Kabupaten Cianjur, Firman Edi, menyampaikan hal tersebut saat ditemui disela kegiatannya Kecamatan Sukaresmi, Rabu, 21 Oktober 2026. Ia mengatakan pemerintah berkolaborasi dengan Perum Bulog u untuk menjaga pasokan serta kelancaran distribusi pangan.
“Secara umum, khususnya kebutuhan pokok seperti beras, kondisinya sampai akhir tahun aman. Kemarin juga ada surplus terkait gabah kering,” kata Firman.
Menurut Firman, salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah adalah panjangnya rantai distribusi yang berpotensi memicu perbedaan harga antara tingkat produsen dan konsumen. Melalui GPM, pemerintah berupaya mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Kenaikan harga cabai, kata dia, berkaitan dengan terganggunya ketersediaan hasil panen akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Untuk membantu mengatasi kondisi tersebut, Dinas Pangan menggelar kegiatan pangan murah dengan melibatkan pasokan dari kelompok tani.
“Memang betul terjadi lonjakan karena ketersediaan panen, khususnya cabai. Musim kemarau yang cukup panjang ini berdampak,” ujar Firman.
Ia mengatakan hasil pertanian dari kelompok tani turut disalurkan melalui kegiatan tersebut. Namun, efektivitas intervensi harga perlu dilihat dari perkembangan pasokan dan harga di tingkat konsumen.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino dan menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang, Dinas Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, terutama dalam menghubungkan produksi di tingkat hulu dengan distribusi di hilir.
Firman menjelaskan, Dinas Pertanian berperan dalam pemetaan pola tanam dan optimalisasi irigasi, sedangkan Dinas Pangan berfokus pada distribusi hasil panen serta upaya memperpendek rantai pasok.
“Di hulu ada Dinas Pertanian, mulai dari pemetaan pola tanam hingga optimalisasi irigasi. Kami di hilirisasi mengupayakan pendistribusian, termasuk memutus rantai pasok,” katanya.
Khusus di Kabupaten Cianjur, Firman menyebut ketersediaan air irigasi di sejumlah wilayah, termasuk Bojongpicung, masih terpelihara dengan baik. Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, lahan pertanian milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditanami padi.
Meski demikian, klaim kecukupan stok beras hingga akhir tahun belum dengan sendirinya menjamin seluruh komoditas pangan terbebas dari kenaikan harga. Perkembangan harga cabai dan komoditas lainnya tetap bergantung pada kondisi panen, kelancaran distribusi, serta kesinambungan pasokan.
Pemerintah melalui kolaborasi antarlembaga dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah berupaya menjaga agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat dijangkau masyarakat menjelang akhir tahun.
(Bet)
