HALLO NUSANTARA || CIANJUR — Sebanyak 1.927 warga masuk dalam sasaran sosialisasi dan penyuluhan redistribusi tanah objek Reforma Agraria Tahun 2026 di Kabupaten Cianjur. Program yang mencakup lahan seluas 203,4 hektare tersebut dilaksanakan secara bertahap dalam empat gelombang, dengan jumlah peserta sekitar 500 orang pada setiap tahap.
Sosialisasi yang digelar Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Cianjur itu berlangsung di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penataan dan redistribusi tanah kepada masyarakat yang masuk dalam calon subjek penerima program.
Program ini ditargetkan rampung pada Desember 2026. BPN menyatakan pelaksanaannya diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah sekaligus memastikan proses penetapan penerima berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, H. Ara Komara Sujana, S.H., M.Si., QRMP., menjelaskan bahwa Cianjur menjadi salah satu proyek percontohan (pilot project) Reforma Agraria di Pulau Jawa. Program tersebut mendapat perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi II DPR RI.
Menurut Ara, pelaksanaan Reforma Agraria di Cianjur sempat menghadapi sejumlah dinamika, terutama dalam penyusunan site plan, pencocokan data, dan penyesuaian tata letak kawasan. Namun, proses penataan tetap dilanjutkan.
Salah satu capaian yang disampaikan BPN adalah penerbitan sertipikat untuk 57 bidang tanah yang telah ditempati warga.
“Cianjur merupakan pilot project di Pulau Jawa. Di sini yang sudah bisa berjalan dan terbukti dengan lahirnya sertipikat untuk 57 bidang yang saat itu sudah terdapat rumah,” ujar Ara.
Penataan 1.020 Hektare dan Persoalan Kepastian Lahan
Dalam proses penataan, BPN melakukan pencocokan luas lahan berdasarkan dokumen peta usulan master plan Reforma Agraria di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Data yang sebelumnya disampaikan BPN menyebutkan total luasan kawasan yang masuk dalam penyesuaian mencapai 1.020 hektare.
Penataan kawasan juga mencakup penyediaan fasilitas umum, terutama akses jalan lingkungan dan jalan perkebunan. Infrastruktur tersebut direncanakan untuk menunjang mobilitas masyarakat serta mempermudah petani mengangkut hasil pertanian.
Dalam perencanaan, lebar akses jalan bervariasi sesuai kebutuhan kawasan. Pada bagian paling belakang, lebar jalan disebut sekitar dua meter. Sementara rencana Jalan Puncak 2 mencantumkan ruang jalan hingga 30 meter, meskipun kondisi yang tersedia saat ini disebut baru sekitar 11 meter.
Di tengah proses tersebut, persoalan perlindungan terhadap masyarakat yang telah lama menempati dan menggarap lahan menjadi perhatian tersendiri. Perubahan tata letak kawasan berpotensi bersinggungan dengan keberadaan rumah warga dan bidang tanah yang selama ini mereka kelola.
BPN menyatakan, apabila terjadi pergeseran lokasi akibat penyesuaian site plan, mekanisme tukar-menukar atau tukar guling akan dibicarakan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait.
BPN juga membuka ruang dialog bagi masyarakat yang belum tercantum dalam Surat Keputusan Gugus Tugas Reforma Agraria (SK GTRA) maupun keputusan bupati sebelumnya.
Perubahan penguasaan lahan garapan, transaksi antarpenggarap, hingga meninggalnya pemilik atau penggarap sebelumnya menjadi sejumlah persoalan yang dapat memengaruhi proses pendataan. Karena itu, riwayat penguasaan tanah, validitas dokumen, dan kepentingan pihak lain harus diperiksa sebelum dilakukan penyesuaian.
1.927 Warga Menunggu Kepastian Proses Redistribusi
Keterbukaan proses penataan mendapat sambutan positif dari masyarakat petani penggarap. Mereka menyatakan senang dengan adanya transparansi serta kesempatan memperoleh informasi mengenai perkembangan Reforma Agraria dari BPN Kabupaten Cianjur.
Sosialisasi menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui tahapan program, memahami proses penetapan calon penerima, serta menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan tanah yang selama ini ditempati atau dikelola.
Namun, sosialisasi dan masuknya masyarakat dalam daftar calon subjek penerima tidak dengan sendirinya menjadi bukti bahwa hak atas tanah telah diberikan. Penetapan penerima dan penerbitan sertipikat tetap harus melalui pemeriksaan serta pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPN Siapkan Penataan Akses, Bukan Sekadar Sertipikat
Selain redistribusi tanah, BPN Kabupaten Cianjur menyiapkan program penataan akses (access reform) dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sejumlah perangkat daerah terkait.
Program tersebut diarahkan untuk memberikan pendampingan kepada petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendorong pengembangan komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi, termasuk cabai lampon dan komoditas pertanian lainnya.
Penataan akses menjadi bagian penting karena Reforma Agraria tidak cukup hanya menghasilkan sertipikat. Masyarakat juga perlu memperoleh dukungan agar tanah yang dikelola dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan manfaat ekonomi.
Dengan sasaran 1.927 warga dan luasan 203,4 hektare dalam kegiatan redistribusi tanah di Desa Batulawang, BPN Kabupaten Cianjur dituntut memastikan ketepatan data, kejelasan batas bidang, transparansi calon penerima, serta perlindungan terhadap penggarap yang memiliki riwayat penguasaan tanah.
Target penyelesaian Desember 2026 menjadi tenggat penting bagi pelaksanaan program tersebut. Ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak sertipikat yang diterbitkan, melainkan juga apakah tanah benar-benar diberikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan, tidak memunculkan konflik baru, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Bet)
