Hallonusantara.com || JAKARTA – Pengurus DPP LSM TAMPERAK ( Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi ) bersama DPW dan DPD dari berbagai daerah, mendatangi Gedung KPK dan langsung menemui Ketua KPK, Senin (13/03/2023) untuk memberikan surat sekaligus untuk memberikan semangat serta dukungan terhadap KPK dalam pemberantasan korupsi, dan agar terus menindaklanjuti setiap laporan PPATK.
Ketua Umum LSM Tamperak Keppas Panagean Pangaribuan mengatakan, “Kami LSM Tamperak memberikan dukungan penuh kepada kepala PPATK untuk memberikan laporan yang akurat terkait dengan kejanggalan transaksi keuangan yang ada di tubuh Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Departemen Keuangan. Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar segera memberhentikan Menteri Keuangan karena dinilai oleh masyarakat sudah tidak bisa mengontrol keuangan diinternalnya sendiri, dan banyak kejanggalan transaksi keuangan di tubuh kementrian keuangan, berdasarkan laporan dari PPATK kejanggalan uang hingga mencapai 300 triliun,”katanya.
Lanjut Ketum Tamperak, “Sekarang yang sedang kami sorot terkait gentayangannya uang 300 triliun di tubuh Depkeu berdasarkan laporan PPATK,”Tambahnya.
“Kami LSM tamperak mewakili rakyat Indonesia, menyampaikan rasa yang sangat kecewa atas berita harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki Rafael alun eselon lll dikementrian keuangan RI.PPATK melaporkan banyak kejanggalan transaksi keuangan kepada KPK dijajaran Kemenkeu. Ada 69 orang pegawai ditubuh kemenkeu bermasalah dengan harta kekayaan nya, artinya apabila pegawai dirjen pajak dan dirjen bea cukai tidak bisa membuktikan sumber kekayaannya maka akan ditindak pidana melakukan TPPU dan akan diselidiki oleh penyidik KPK,”Timpalnya.
“PATK telah memblokir 40 rekening atas nama Rafael sekitar 500 milliar dan beredar ada putaran transaksi uang 300 T dari PPATK yang diduga mencurigakan di tubuh kementrian keuangan RI bagaimana mungkin seorang menteri bisa kecolongan harta kekayaan tidak wajar ini, kami rakyat Indonesia menyatakan krisis kepercayaan dan skeptis kepada seluruh jajaran Kemenkeu. Menurut Ketum LSM TAMPERAK Memohon dan mengajukan permintaan, rakyat tidak taat membayar pajak apabila sektor pajak, bea cukai masih dibawah kepimpinan oleh menteri keuangan Sri Mulyani maka :
1, Kami rakyat Indonesia meminta kepada bapak Ir.H.Joko Widodo Presiden RI segera memberhentikan Sri Mulyani dari jabatan menteri keuangan RI, adapun alasan kami meminta Sri Mulyani diberhentikan adalah, tidak menjadi teladan untuk Jajarannya dan ketidakmampuan Sri Mulyani membina, tidak profesionalnya pegawai pajak dalam menjalankan tupoksi sebagai perangkat pemerintah.oleh karena itu agar kepercayaaan masyarakat dapat kembali taat membayar pajak maka sri Mulyani diberhentikan.
2. Kami mendukung penuh KPK agar serius membongkar permasalahan harta kekayaan yang tidak wajar oleh para pegawai dari dirjen pajak dan dirjen bea cukai ditubuh kementrian keuangan RI hasil temuan dari PPATK.
3. Kami mendorong kepala PPATK untuk terus semangat melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ditubuh Kemenkeu kepada KPK.
4. LSM TAMPERAK akan terus mengawal perkembangan laporan PPATK kepada KPK.
“Korupsi adalah musuh kita semua, dan salah satu kejahatan yang luar biasa, karena korupsi akan berdampak akan membuat sengsara rakyat, oleh karena itu ayo kita dukung secara bersama terhadap KPK dan PPATK untuk memberantas korupsi,”Papar Ketum Tamperak. (SHD)
