Hallonusantara.com | Cianjur – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menuai sorotan publik. Setelah kasus keracunan berulang kali menimpa murid sekolah di Kabupaten Cianjur maupun daerah lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat suara.
Dewan Pertimbangan MUI Cipanas H. Misfalah Yusuf, yang juga Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kabupaten Cianjur, menegaskan bahwa program pemerintah yang sejatinya mulia itu kini berubah menjadi alarm bahaya.
“Secara prinsip, MUI mendukung program makan bergizi untuk anak-anak sekolah. Tapi faktanya, lapangan justru memperlihatkan hal sebaliknya. Ada makanan basi, penyajian tidak higienis, hingga keracunan massal. Itu tanda dapur MBG sangat bermasalah,” tegas Misfalah, Rabu (1/10/2025).
Dapur Tanpa Standar Kelayakan
Misfalah menilai mayoritas dapur penyedia MBG tidak dikelola oleh tenaga profesional. Demi mengejar target produksi, kualitas justru dikorbankan.
“Sebagian pengelola belum siap, dapur seadanya, tenaga kerja terbatas, sementara beban produksi tinggi. Akibatnya makanan sampai basi sebelum disantap murid,” ujarnya.
Ia menambahkan, seharusnya dapur MBG tidak boleh beroperasi tanpa sertifikat higienis, izin kesehatan, hingga jaminan halal. Sayangnya, pemerintah daerah terkesan lemah dalam pengawasan.
“Seolah-olah program ini berjalan tanpa kontrol. Padahal dampaknya langsung ke anak-anak kita,” ungkapnya.
MUI Minta Sertifikasi dan Pengawasan Ketat
MUI mendesak agar Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga pemerintah desa dan kecamatan turun tangan dalam pengawasan dapur MBG. Tidak cukup hanya dengan semangat distribusi, tapi harus ada jaminan kualitas dan keamanan makanan.
“Kalau tidak ada sertifikat kelayakan, dapur harus ditutup. Tidak boleh ada kompromi. Ini menyangkut kesehatan generasi penerus bangsa,” tegas Misfalah.
Keracunan Jadi Bukti Kegagalan Sistem
Kasus keracunan yang menimpa murid-murid penerima MBG di Cianjur dan daerah lain disebutnya sebagai bukti nyata kegagalan manajemen dapur. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata.
“Tujuan pemerintah mulia, tapi kalau pelaksanaannya amburadul, jadinya bumerang. Jangan sampai program makan bergizi gratis berubah jadi ‘makan berisiko gratis’,” katanya.
MUI: Saatnya Evaluasi Total
Menurut MUI, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar dapur, pelatihan pengelola, keterlibatan lintas instansi, hingga sertifikasi halal dan higienis.
“Kalau dibiarkan, yang jadi korban adalah anak-anak bangsa. Pemerintah harus tegas, hentikan dapur-dapur nakal. Jangan sampai niat mulia malah mencelakai generasi penerus,” pungkasnya.
(Bet)
