Hallonusantara.com || Jakarta — Pemerintah akan memberlakukan registrasi biometrik nomor seluler secara penuh mulai 1 Juli 2026 untuk seluruh aktivasi nomor baru. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya memperkuat keamanan identitas digital dan menekan berbagai kejahatan siber yang memanfaatkan nomor seluler dengan identitas palsu.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan seluruh operator seluler telah menyelesaikan penyesuaian sistem untuk mendukung penerapan registrasi biometrik secara nasional.
“Seluruh operator seluler kini telah menyelesaikan penyesuaian sistem untuk penerapan registrasi biometrik secara nasional mulai 1 Juli 2026 melalui gerai layanan, aplikasi, maupun situs resmi masing-masing operator,” kata Edwin dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Mei 2026.
Menurut Edwin, registrasi dilakukan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang akan mencocokkan identitas pelanggan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Pemerintah menilai sistem tersebut dapat meningkatkan validitas identitas pelanggan sekaligus mempersulit penggunaan nomor seluler dengan identitas palsu. Kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi praktik spam call, phishing, penyalahgunaan one-time password (OTP), hingga berbagai bentuk penipuan digital lainnya.
Edwin mengatakan selama ini pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan kelemahan verifikasi identitas dalam proses registrasi nomor seluler. Akibatnya, banyak nomor yang terdaftar menggunakan data milik orang lain atau identitas yang tidak sah.
Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) hingga April 2026, nilai kerugian yang dilaporkan akibat kejahatan siber mencapai Rp9,5 triliun.
“Dengan registrasi biometrik, penggunaan identitas palsu akan semakin sulit sehingga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat,” ujar Edwin.
Selain aspek keamanan, pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang lebih sehat. Basis data pelanggan dinilai akan menjadi lebih akurat sehingga penggunaan kartu SIM ilegal dapat ditekan dan investasi jaringan operator menjadi lebih efisien.
Kementerian Komunikasi dan Digital juga menegaskan bahwa data biometrik pengguna tidak akan disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Verifikasi wajah hanya digunakan untuk proses pencocokan identitas dengan basis data Dukcapil.
“Operator seluler berperan sebagai kanal verifikasi, bukan sebagai penyimpan data biometrik pelanggan,” kata Edwin.
Menurut dia, sistem registrasi biometrik telah menerapkan standar keamanan internasional, termasuk ISO 27001 dan teknologi liveness detection sesuai standar ISO/IEC 30107-3 untuk mencegah penyalahgunaan identitas digital.
Pemerintah bersama operator seluler telah melakukan uji coba registrasi biometrik sejak awal 2026 di sejumlah gerai layanan. Hasil evaluasi menunjukkan proses registrasi dinilai lebih cepat, efisien, dan meningkatkan validitas data pelanggan.
Selain pelanggan baru, pemerintah juga mengimbau pelanggan lama yang sebelumnya melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga untuk melakukan registrasi ulang biometrik secara sukarela setelah kebijakan berlaku.
Melalui mekanisme tersebut, pelanggan disebut dapat memeriksa jumlah nomor yang terdaftar atas identitasnya sekaligus mengajukan pemblokiran terhadap nomor yang diduga terdaftar tanpa izin.
Pemerintah menilai registrasi biometrik menjadi bagian dari strategi memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional yang terus berkembang.
“Kepercayaan adalah fondasi utama ekonomi digital. Dengan identitas nomor seluler yang lebih aman dan terpercaya, masyarakat dapat beraktivitas dan bertransaksi digital dengan lebih tenang,” ujar Edwin.Rilis ini telah disusun dengan format berita nasional bergaya Tempo: fokus pada fakta utama, penggunaan atribusi narasumber secara jelas, struktur piramida terbalik, dan menghindari unsur promosi maupun opini di luar pernyataan sumber resmi.
(Bet)
