Hallonusantara.com || Cianjur — Isu dugaan masalah dalam tata kelola pendidikan Kabupaten Cianjur mencuat ke publik setelah sejumlah mahasiswa secara terbuka menyuarakan kritik keras terhadap pemerintah daerah. Dalam sebuah forum diskusi pemuda dan mahasiswa, berbagai dugaan persoalan mulai dari pengelolaan anggaran pendidikan hingga pungutan kegiatan pelajar dipaparkan secara terbuka.
Diskusi bertema “Memperkuat Demokrasi Lokal Menyongsong Cianjur Istimewa dan Berkeadilan” itu digelar di Warung Teteh Gadog, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Sabtu (16/5/2026). Kegiatan ini diinisiasi Aliansi Pemuda Mahasiswa Cianjur Demokrasi (APMC) dan dihadiri sejumlah organisasi kepemudaan seperti Ikatan Mahasiswa Siliwangi AMS, Jaringan Intelektual Muda Cianjur, Insan Merdeka Institute, Poros Muda, serta Rumah Bintang Kebangsaan Cianjur (RUBIK).
Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, serta Bawaslu Kabupaten Cianjur juga hadir dalam forum tersebut.
Namun alih-alih menjadi diskusi akademik biasa, forum itu justru berkembang menjadi ruang kritik terbuka terhadap tata kelola pendidikan daerah.
Koordinator Konsorsium APMC, Isma Maulana Ihsan, menyampaikan penilaian tajam terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Cianjur.
“Kalau boleh kami memberi penilaian, pendidikan di Kabupaten Cianjur itu A minus—A untuk keburukan dan minus untuk sedikit kebaikan yang masih tersisa,” kata Isma dalam forum tersebut.
Menurutnya, sejumlah persoalan pendidikan yang muncul tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dugaan tata kelola anggaran yang perlu ditelusuri lebih jauh.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum.
“Kasus yang kami laporkan sudah masuk tahap penyidikan. Artinya proses hukum sedang berjalan,” ujarnya.
Salah satu isu yang disorot adalah dugaan praktik cashback dalam pengadaan buku melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Isma, jika praktik tersebut benar terjadi, maka kualitas pendidikan dapat terdampak karena pengadaan buku tidak lagi berorientasi pada mutu pembelajaran.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti adanya pungutan biaya pada kegiatan lomba pelajar seperti Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N).
“Dulu kami ikut lomba tidak ada pungutan. Sekarang muncul biaya pendaftaran. Bahkan di beberapa daerah lain kegiatan serupa tetap gratis,” kata Isma.
Mahasiswa juga menyinggung pentingnya penerapan sistem merit dalam birokrasi pendidikan agar jabatan diisi oleh pejabat yang kompeten.
“Jika sistem merit tidak berjalan, maka reformasi birokrasi di sektor pendidikan akan sulit terwujud,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, forum tersebut juga menyinggung kondisi ruang demokrasi lokal yang dinilai perlu dijaga agar tetap terbuka bagi diskusi publik.
Sementara itu, konsorsium APMC lainnya, Ryan Zainur Anwar, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan publik.
“Demokrasi bisa terganggu apabila keputusan publik dipengaruhi oleh pihak yang tidak memiliki mandat resmi,” kata Ryan.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, perwakilan Pemerintah Kabupaten Cianjur dari Baperida, Ade Ahmad Jaelani, menyatakan pemerintah daerah memandang forum diskusi seperti ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Diskusi seperti ini penting karena menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah,” kata Ade.
Ia menambahkan bahwa berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Diskusi tersebut menunjukkan bahwa perhatian publik terhadap tata kelola pendidikan dan demokrasi lokal di Kabupaten Cianjur semakin meningkat.
Bagi para mahasiswa, forum ini bukan sekadar diskusi akademik, melainkan bentuk kontrol publik agar pemerintah daerah terus memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan di daerah.
(Bet)
