Hallonusantara.com | CIANJUR – Musim hujan dengan intensitas curah hujan yang terus meningkat memicu kekhawatiran baru di sektor pertanian Kabupaten Cianjur. Pemerintah daerah kini meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gagal panen akibat ancaman banjir dan longsor yang dipicu perubahan pola iklim.
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (TPHPKP) Kabupaten Cianjur mulai menggenjot langkah antisipatif melalui pendampingan petani, perbaikan jaringan irigasi, hingga pemetaan wilayah rawan bencana hidrometeorologi.
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHPKP Kabupaten Cianjur, Dandan Hendrayana, mengungkapkan bahwa fenomena perubahan iklim saat ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan produksi pertanian di wilayah tersebut.
Menurutnya, curah hujan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir tercatat berada di atas ambang normal dan berpotensi memicu banjir hingga pergerakan tanah.
“Perubahan iklim berdampak langsung terhadap sektor pertanian. Intensitas hujan yang tinggi berisiko menyebabkan banjir serta longsor yang dapat merusak lahan pertanian dan mengancam hasil panen petani,” kata Dandan, Selasa (3/2).
Ia menegaskan, langkah mitigasi yang dilakukan daerah merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian agar pemerintah daerah memperkuat sistem pencegahan dampak perubahan iklim, khususnya dalam menjaga stabilitas produksi pangan.
Salah satu strategi yang ditempuh yakni memperluas sosialisasi dan penyuluhan kepada petani terkait pengelolaan air dan perawatan jaringan irigasi. Upaya tersebut difokuskan pada normalisasi saluran pembawa guna mencegah penyumbatan akibat sedimentasi dan sampah yang dapat memperparah luapan air.
Dalam pelaksanaannya, Dinas TPHPKP melibatkan berbagai unsur, termasuk Komisi Irigasi dan kelompok Mitra Cai, untuk mempercepat perbaikan jaringan irigasi terutama di wilayah rawan banjir.
Sejumlah kawasan dengan hamparan sawah luas seperti Karangtengah, Sukaluyu, Bojongpicung, Ciranjang, Cibeber, dan Cilaku menjadi titik prioritas pengawasan. Di wilayah tersebut, koordinasi antara penyuluh pertanian lapangan, kelompok pengelola air, dan instansi teknis terus diperkuat.
Selain penguatan infrastruktur air, pemerintah juga menekankan pentingnya disiplin petani dalam mengikuti kalender tanam yang telah disusun bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Pengaturan pola tanam dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan distribusi air irigasi di lahan pertanian.
Dandan menilai, persoalan banjir di lahan persawahan kerap dipicu oleh kondisi saluran air yang menyempit serta jalur pematang sawah yang tidak terawat. Karena itu, pihaknya mendorong petani untuk rutin membersihkan jalur aliran air, khususnya yang berdekatan dengan saluran utama.
“Saluran yang tersumbat membuat air mudah meluap ke area persawahan. Pencegahan sederhana seperti pembersihan jalur air sangat berpengaruh terhadap ketahanan lahan pertanian,” jelasnya.
Koordinasi lintas instansi juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi luapan air di sejumlah daerah strategis. Wilayah Cihea misalnya, akan melibatkan UPTD pengelola irigasi Ciranjang, sementara kawasan Karangtengah dan sekitarnya akan berkoordinasi dengan UPTD pengairan Cianjur Kota.
Ia menambahkan, sinergi antara UPTD pengairan dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan terus diperkuat agar sistem pemantauan kondisi irigasi berjalan optimal.
Selain penguatan teknis, Dandan juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif petani dalam menjaga kebersihan saluran irigasi. Ia meminta kelompok tani aktif mengatur distribusi air secara merata melalui sistem pintu saluran yang telah ditetapkan.
“Ketahanan pertanian tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga kesadaran dan kerja sama antarpetani dalam mengelola sumber air secara bersama,” pungkasnya.
(Bet)
