Hallonusantara.com || Cianjur — Pengembangan energi panas bumi dinilai menjadi salah satu solusi strategis Indonesia dalam menghadapi krisis energi sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil. Namun, keberhasilan investasi sektor ini sangat ditentukan oleh komitmen perusahaan dalam melibatkan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan secara transparan.
Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Dr. Ir. Nana Sulaksana, MSP, menegaskan bahwa energi panas bumi hingga saat ini masih menjadi sumber energi yang relatif paling bersih dibandingkan energi berbasis fosil. Hal tersebut disampaikan Nana Sulaksana saat dimintai pandangannya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, energi panas bumi terbentuk dari sistem uap bertekanan tinggi yang berada di dalam tubuh gunung api aktif maupun kawasan vulkanik, yang kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik ramah lingkungan.
“Panas bumi merupakan energi bersih yang potensinya sangat besar di Indonesia. Pemanfaatannya bukan hanya penting secara nasional untuk ketahanan energi, tetapi juga seharusnya mampu meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah sekitar proyek,” ujar Nana.
Ia menekankan, kehadiran perusahaan panas bumi tidak boleh menjadikan masyarakat lokal sekadar penonton pembangunan. Perusahaan, kata dia, wajib membuka ruang partisipasi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang disertai program pendidikan dan pelatihan keterampilan (diklat).
“Perusahaan harus lebih dulu menyiapkan pelatihan bagi masyarakat setempat agar mereka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. Jika syarat ini dijalankan, masyarakat justru akan menyambut baik investasi yang masuk,” katanya.
Selain penyerapan tenaga kerja, Nana juga menyoroti pentingnya pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara nyata dan terukur. Program tersebut, lanjutnya, harus disusun bersama masyarakat agar manfaatnya langsung dirasakan.
Ia menyebutkan, implementasi CSR dapat diwujudkan melalui pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, sarana olahraga, hingga peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan dan sistem pengairan.
“Perusahaan wajib transparan dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR bersama masyarakat. Transparansi menjadi kunci agar tidak muncul kecurigaan sosial,” tegasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, investasi panas bumi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan melalui skema bagi hasil. Namun, manfaat tersebut hanya akan tercapai apabila investasi dijalankan dengan itikad baik dan tidak semata berorientasi keuntungan ekonomi.
“Komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat merupakan faktor utama diterimanya investasi di suatu wilayah,” ucap Nana.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap perusahaan wajib mengantisipasi seluruh potensi dampak lingkungan melalui dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun secara terbuka dan dapat diakses publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi lingkungan menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proyek energi panas bumi.
“Semua potensi dampak negatif harus ditanggulangi sesuai dokumen AMDAL. Itu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Nana juga menambahkan bahwa pekerja perusahaan yang berasal dari luar daerah harus mampu beradaptasi dengan nilai sosial dan budaya lokal guna menjaga harmonisasi sosial di wilayah operasional.
Secara teknis, ia memastikan bahwa perkembangan teknologi panas bumi saat ini telah mengalami kemajuan signifikan sehingga risiko dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin.
“Teknologi panas bumi sekarang sudah jauh lebih baik. Dengan pengelolaan yang benar, dampak lingkungan bisa dikendalikan sangat kecil,” pungkasnya.
Pengembangan energi panas bumi sendiri menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi nasional menuju energi baru terbarukan (EBT), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya berkelanjutan.
(Bet)
