BencanaDaerah

Banjir Gunung Gede Pangrango Disorot, Warga Cipendawa Desak Penertiban Pembukaan Lahan di Lereng Gunung

6
×

Banjir Gunung Gede Pangrango Disorot, Warga Cipendawa Desak Penertiban Pembukaan Lahan di Lereng Gunung

Sebarkan artikel ini

Hallonusantara.com || Cianjur — Fenomena banjir yang belakangan terjadi di kawasan lereng Gunung Gede Pangrango kembali memicu kekhawatiran warga di wilayah Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Warga menilai perubahan fungsi lahan di kawasan hulu menjadi salah satu faktor yang memperparah aliran air hingga ke permukiman di wilayah hilir.

Koordinator Bidang Pertanian Gerakan Surya Kencana 4312 Raksa Jagad, Aryo Prima, menyebut kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu. Ia mengaku telah lama tinggal di wilayah Kampung Pasir Cina dan menyaksikan langsung perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di kawasan lereng gunung.

“Sekitar 27 tahun lalu ketika saya pindah dari Jakarta ke Pasir Cina, saluran air atau got di wilayah ini tidak pernah meluap. Namun sekarang saluran air bisa meluap dan arusnya bahkan dapat menghanyutkan orang,” kata Aryo saat diwawancarai media, Kamis (7/5/2026).

Menurut Aryo, perubahan tersebut tidak lepas dari aktivitas pembukaan lahan di kawasan hulu yang dinilai tidak terkendali. Ia mengingatkan para petani yang menggarap lahan di wilayah Sukatani hingga Tumaritis agar lebih berhati-hati karena potensi bencana tidak hanya mengancam warga di bagian bawah, tetapi juga masyarakat yang tinggal di kawasan atas.

“Pembukaan lahan harus ditekan, terutama penebangan pohon besar yang kemudian diganti dengan tanaman sayuran seperti pakcoy. Pohon besar memiliki akar yang kuat untuk menyerap air. Jika diganti tanaman semusim, air hujan tidak terserap tanah dan langsung mengalir ke bawah,” ujarnya.

Aryo juga meminta pihak pengelola kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertanian yang dinilai tidak terarah. Ia menilai lemahnya pengawasan membuat sejumlah aturan lingkungan tidak berjalan efektif di lapangan.

“Peraturan sebenarnya sudah ada, tetapi harus dipindai dan diawasi siapa saja yang membuka lahan secara liar. Jika tidak dikendalikan, bukan hanya membahayakan warga di hilir, tetapi juga perkampungan di kawasan atas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kerusakan lingkungan juga berpotensi memicu kerusakan infrastruktur, termasuk jalan yang sering rusak akibat aliran air yang semakin deras saat hujan turun.

“Walaupun dana perbaikan jalan besar, jika penyebab utamanya tidak ditangani, kerusakan akan terus terjadi. Air hujan yang seharusnya diserap tanah kini langsung menggelincir karena pohon besar yang akarnya menyerap air sudah banyak hilang,” ujarnya.

Aryo juga menyinggung perubahan tata kelola lingkungan sejak masa lalu. Menurutnya, kawasan perkebunan teh yang dahulu dibangun dengan mempertimbangkan keseimbangan lingkungan kini banyak beralih fungsi menjadi permukiman dan lahan pertanian.

“Dulu perkebunan teh dibangun dengan tujuan menjaga lingkungan. Sekarang justru banyak kawasan yang berubah fungsi tanpa memperhatikan keseimbangan alam,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah daerah agar pembangunan di kawasan pegunungan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak mengabaikan aspek lingkungan.

“Pembangunan tidak salah, tetapi harus berwawasan lingkungan. Jika dibiarkan tanpa pengawasan, maka kerusakan lingkungan akan berdampak pada keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Aryo juga menyoroti pentingnya kembali menghidupkan nilai kearifan lokal dalam menjaga alam. Menurutnya, masyarakat pada masa lalu memiliki aturan adat yang ketat terhadap penebangan pohon dan perlindungan hutan.

“Dulu ada aturan adat, satu pohon ditebang bisa mendapat sanksi dari tokoh adat. Sekarang kesadaran itu mulai hilang. Kita perlu kembali pada tindakan nyata untuk menjaga ekologi, bukan hanya simbol atau ritual,” katanya.

Sementara itu, seorang warga Kampung Pasir Cina yang meminta identitasnya tidak disebutkan juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Ia menilai perubahan fungsi hutan menjadi kebun menjadi salah satu penyebab meningkatnya potensi banjir di wilayah tersebut.

“Dulu banyak pohon, sekarang banyak berubah menjadi kebun. Kemungkinan itu yang membuat air lebih cepat turun ke bawah,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat yang membuka lahan di kawasan hulu dapat lebih menyadari dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan warga di hilir.

“Harapannya masyarakat yang membuka lahan bisa sadar dan mengembalikan kawasan hutan seperti semula, dengan menanam kembali pohon-pohon yang bisa menjaga lingkungan,” katanya.

Fenomena banjir di kawasan lereng Gunung Pangrango kini menjadi perhatian warga karena dinilai berkaitan erat dengan perubahan fungsi lahan di wilayah hulu. Warga berharap pemerintah dan pengelola kawasan konservasi dapat memperkuat pengawasan agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses