Hallonusantara.com || Jakarta — Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmen penuh dalam mendampingi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam percepatan penanganan dampak pascaerupsi Gunung Semeru. Penegasan ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau langsung area terdampak di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa (25/11/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Suharyanto meminta pemerintah daerah segera menetapkan lokasi relokasi yang benar-benar aman bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Ia mendorong pendataan ulang rumah rusak atau hilang agar keputusan relokasi berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Arahan saya, untuk relokasi coba data lagi. Kalau benar-benar hilang rumahnya, sampaikan. Opsi terbaik tetap lokasi yang aman meskipun harus lebih jauh. Itu prioritas pemerintah pusat dan daerah,” ujar Suharyanto.Dikutip dari InfoPublik.id, Rabu, 26 November 2025.
Rencana relokasi sebelumnya diarahkan ke Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, lokasi hunian tetap yang telah terbukti aman. Namun sebagian warga menolak lantaran jarak lokasi dinilai terlalu jauh dari sumber mata pencaharian mereka.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Suharyanto membuka peluang bagi warga yang ingin mengajukan alternatif lahan milik keluarga atau kerabat selama aspek keselamatannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada tempat baru yang diusulkan masyarakat, itu memungkinkan. Yang penting aman, dan pemerintah daerah menyiapkan lahan bagi 221 warga Dusun Sumbersari,” tegasnya.
BNPB juga memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi seiring perpanjangan masa tanggap darurat selama tujuh hari. Menurut Suharyanto, jumlah warga mengungsi masih bersifat fluktuatif. “Malam hari banyak yang mengungsi, siang mereka kembali ke rumah masing-masing untuk bersih-bersih,” jelasnya.
Selain penanganan darurat, BNPB meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi bencana dengan memperbaiki sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) serta kamera pemantau (CCTV) yang rusak akibat erupsi. “Jika kondisi gunung sudah stabil, pemasangan ulang EWS dan CCTV harus segera dilakukan dengan sistem lebih baik,” katanya.
BNPB juga mendorong pengajuan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) setelah fase tanggap darurat berakhir. Suharyanto mengusulkan pembangunan pos pengungsian multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat ketika tidak terjadi bencana.
“Jangan hanya seperti hanggar atau gudang. Buat bangunan yang bisa dipakai untuk sekolah atau kegiatan sosial,” ujarnya.
Pada rangkaian kunjungan tersebut, Kepala BNPB juga meninjau pos pengungsian di SMPN 02 Pronojiwo dan berdialog dengan 159 warga untuk memberikan dukungan moril serta penjelasan soal rencana relokasi. Ia berharap masyarakat kooperatif dalam menentukan lokasi relokasi yang aman dan berkelanjutan.
(Bet)
