Pemerintahan

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Untuk Memberantas Mafia Tanah Hingga Praktik Monopoli

×

Kementerian ATR/BPN Berkomitmen Untuk Memberantas Mafia Tanah Hingga Praktik Monopoli

Sebarkan artikel ini

Hallonusantara.com || JAKARTA – Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid mengungkapkan tiga pesan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya, bahkan sebelum resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

“Ini pesannya Pak Presiden kepada kami sebelum diangkat jadi Menteri. Ada tiga [program] yang harus kami laksanakan dalam rangka mengamankan tanah ini,” ujar Nusron usai sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024).

Nusron mengatakan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli tanah yang kerap dilakukan oleh pengusaha, dikutip dari Bisnis.com

Program strategis pertama yaitu penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU), dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

“Jadi pada satu sisi harus adil. Jangan sampai kayak yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tetapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah. Sehingga pasti kami lakukan unsur pemerataan di situ,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi ataupun mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan.

“Program nomor dua yang harus kami lakukan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih bermanfaat, lebih produktif. Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, pertanian dan sebagainya. Kalau tidak produktif nanti mubazir,” kata Nusron.

Terakhir, program strategis ketiga yaitu penyelesaian sengketa-sengketa tanah menurutnya harus segera dilakukan, dengan mengedepan prinsip keadilan, termasuk memberantas mafia tanah.

“Penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jadi, jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut,” pungkas Nusron.

Adapun, acara serah terima jabatan (sertijab) antara Nusron dan AHY dilakukan di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

(Bet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.