Hallonusantara.com || Cianjur — Sekitar 200 warga Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggelar unjuk rasa terbuka di depan Kantor Desa Ramasari, Senin (5/1/2026). Massa menuntut Kepala Desa Ramasari, Iyus Darusalam, segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan ketidakaktifan kepala desa selama lebih dari empat bulan, serta indikasi penyalahgunaan anggaran desa, termasuk belum dibayarkannya insentif Ketua RT dan RW selama enam bulan terakhir.
Unjuk rasa berlangsung dengan pengamanan ketat dari Polres Cianjur, Polsek Bojongpicung, unsur TNI, Satpol PP Kecamatan Haurwangi, serta Linmas desa. Massa membawa puluhan spanduk dan poster berisi tuntutan serta kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Desa Ramasari.
Dalam orasinya, warga juga mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Ramasari.
Koordinator aksi, Encep Sumirat (41) yang akrab disapa Ucok, menyatakan bahwa unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap kepemimpinan kepala desa yang dinilai tidak menjalankan kewajibannya.
“Kami menuntut Kepala Desa Ramasari, Iyus Darusalam, segera mundur. Selama kurang lebih empat bulan tidak masuk kantor dan diduga terjadi penyalahgunaan berbagai anggaran pembangunan fisik maupun nonfisik, termasuk insentif RT dan RW yang enam bulan belum dibayarkan,” ujar Encep kepada wartawan.
Menurutnya, hasil audiensi antara perwakilan warga dengan Camat Haurwangi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghasilkan kesepakatan bahwa pihak kecamatan akan memfasilitasi pemeriksaan melalui Inspektorat.
“Camat menyatakan siap mengirimkan surat resmi agar Inspektorat, DPMD, dan instansi terkait segera melakukan audit terhadap Pemerintah Desa Ramasari. Jika dalam tiga hari tidak ada tindak lanjut, kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Haurwangi, Yadi Supriadi, mengakui bahwa pihak kecamatan sebelumnya telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan koordinasi dengan Kepala Desa Ramasari agar menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.
Namun, menurut Yadi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena kepala desa tetap tidak aktif menjalankan roda pemerintahan desa.
“Kami sudah berupaya meminta kepala desa agar proaktif dan hadir menjalankan tugasnya. Karena tidak ada respons dan kepala desa tidak hadir saat unjuk rasa, kami mengambil langkah menengahi dan menyimpulkan akan segera mengirim surat kepada Bupati Cianjur melalui Inspektorat, DPMD, dan Bagian Hukum agar dilakukan audit,” kata Yadi.
Camat menegaskan, audit terhadap Pemerintah Desa Ramasari dinilai mendesak mengingat menyangkut tata kelola pemerintahan desa dan penggunaan dana publik.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Ramasari belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga dan dugaan yang dialamatkan kepadanya.
(Bet)
