Hallonusantara.com || Cianjur — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Cianjur (AMPC) kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Cianjur untuk menyerahkan aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Laporan tersebut disampaikan setelah sebelumnya AMPC melayangkan draf kajian investigatif yang menyoroti berbagai indikasi penyimpangan anggaran pendidikan di daerah tersebut.
Menurut perwakilan AMPC, langkah ini merupakan tindak lanjut atas kajian internal yang telah disusun selama lebih dari satu bulan, yang menyoroti sejumlah dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dugaan tersebut mencakup indikasi PKBM fiktif, praktik “politik shielding” atau perlindungan politik terhadap oknum tertentu, serta dugaan cashback dana BOS melalui pengadaan buku sekolah.
KAJIAN AMPC: PKBM FIKTIF DAN DUGAAN PERMAINAN DANA BOS
Presidium AMPC, Guntur Ponco, menyatakan bahwa laporan tersebut merupakan hasil pengumpulan data dan kajian bersama sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam AMPC.
“Setelah lebih dari satu bulan kami menyampaikan draf kajian terkait dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, hari ini kami kembali datang untuk menyerahkan aduan masyarakat. Kami melihat adanya sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan PKBM fiktif, praktik politik shielding, hingga cashback dana BOS melalui pengadaan buku,” ujar Guntur, Senin (5/5/2026).
Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus merusak sistem pendidikan di daerah jika tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
MOMENTUM HARDIKNAS: DESAKAN PERBAIKAN SISTEM PENDIDIKAN CIANJUR
AMPC menilai laporan tersebut memiliki momentum penting karena disampaikan berdekatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Mereka menilai sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Momentum Hardiknas seharusnya menjadi refleksi bersama. Pendidikan adalah fondasi utama dalam mencetak generasi masa depan. Karena itu, kami berharap ada perbaikan serius terhadap tata kelola pendidikan di Kabupaten Cianjur,” kata Guntur.
Ia juga menegaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur perlu dimintai pertanggungjawaban dan diperiksa secara transparan, agar dugaan penyimpangan dapat diungkap secara jelas.
AMPC MINTA PENEGAK HUKUM TINDAK TEGAS DUGAAN MAFIA PENDIDIKAN
Presidium AMPC lainnya, Ihsan, menilai laporan tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk menyelamatkan sektor pendidikan dari praktik mafia anggaran.
“Ini adalah upaya kami untuk menyelamatkan pendidikan di Kabupaten Cianjur dari praktik mafia pendidikan yang sangat merugikan negara. Kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan segera memeriksa Kepala Dinas Pendidikan,” ujarnya.
AMPC berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses audit dan penyelidikan oleh Kejaksaan, sehingga dugaan korupsi di sektor pendidikan dapat diungkap secara transparan dan akuntabel.
(Bet)
