Hallonusantara.com || Jakarta — Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap struktur ekonomi Indonesia yang dinilai masih menyimpan kebocoran besar. Dalam pidato di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden menegaskan bahwa kekayaan nasional selama puluhan tahun terus mengalir keluar negeri, sementara kesejahteraan rakyat belum meningkat secara merata.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 yang membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun Anggaran mendatang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dikutip dari Infopublik.id, Rabu (20/5/2026). Dalam forum tersebut, Presiden mempertanyakan paradoks ekonomi nasional: pertumbuhan tetap terjadi, namun kelas menengah justru melemah dan angka kemiskinan belum turun signifikan.
“Saya bertanya kepada semua partai politik, organisasi masyarakat, para pakar dan guru besar: bagaimana mungkin ekonomi tumbuh, tetapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat?” kata Prabowo di hadapan anggota parlemen.
Dalam analisisnya, Presiden menilai fenomena tersebut menandakan adanya persoalan struktural dalam sistem ekonomi nasional. Ia meminta kalangan akademisi dan pengambil kebijakan menjelaskan kondisi tersebut secara ilmiah dengan data yang objektif.
Menurut Prabowo, bila sistem ekonomi yang ada terus dipertahankan tanpa pembenahan serius, Indonesia berisiko gagal mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan fondasi utama bagi kekuatan dan kedaulatan negara.
“Kalau sistem ini terus kita jalankan tanpa koreksi, saya tidak yakin kita bisa menjadi bangsa yang makmur,” ujarnya.
Presiden juga memaparkan data yang menunjukkan besarnya aliran keluar kekayaan nasional (outflow of national wealth). Mengutip data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Prabowo menyebut selama sekitar 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sekitar USD436 miliar.
Namun dari nilai tersebut, sekitar USD343 miliar justru keluar dari Indonesia, sehingga manfaat ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Menurut Presiden, kebocoran tersebut berdampak langsung pada keterbatasan kapasitas fiskal negara. Kondisi itu, kata dia, turut menjelaskan mengapa anggaran negara sering terasa sempit untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur publik maupun pelayanan sosial.
“Inilah yang menyebabkan gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, dan anggaran negara selalu terasa tidak cukup,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung berbagai praktik yang diduga menjadi sumber kebocoran penerimaan negara, antara lain under invoicing, transfer pricing, hingga penyelundupan komoditas ekspor.
Praktik under invoicing dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya, sementara keuntungan selisihnya dialihkan ke perusahaan afiliasi di luar negeri. Menurut Presiden, praktik semacam itu kerap terjadi melalui jaringan perusahaan yang beroperasi lintas negara.
“Ini pada dasarnya penipuan di atas kertas. Nilai ekspor dilaporkan lebih rendah, sementara keuntungan sebenarnya diparkir di luar negeri,” ujarnya.
Selain manipulasi dokumen, Presiden juga menyoroti dugaan penyelundupan komoditas melalui pelabuhan yang menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan besar.
Presiden menyebut kebocoran tersebut tidak hanya terjadi pada sektor kecil, tetapi juga pada komoditas strategis nasional seperti batu bara dan kelapa sawit. Kedua komoditas tersebut merupakan penyumbang besar ekspor Indonesia di pasar global.
Menurut Prabowo, pengawasan terhadap ekspor komoditas harus diperkuat, terutama melalui reformasi lembaga-lembaga pengawasan negara, termasuk sektor kepabeanan dan cukai.
Ia menekankan bahwa transparansi, integritas aparat, serta sistem pengawasan yang kuat merupakan syarat mutlak untuk menutup celah kebocoran ekonomi.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya dan memperbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.
Presiden menilai pembenahan tata kelola ekonomi nasional harus menjadi agenda prioritas pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan pengawasan ekspor, transparansi perdagangan internasional, serta reformasi institusi fiskal dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Dengan perbaikan sistem tersebut, pemerintah berharap aliran kekayaan nasional tidak lagi bocor ke luar negeri dan dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global.
(Bet)
